Wakil Gubernur Salurkan Bantuan Dana Sosial Oleh Didampingi Kepala Dinas Sosial Dra.St.Hasbiah Zaenong M.Si Prov Sulteng
Rincian dana bantuan sosial yang bersumber dari dana APBD yaitu :
Kota Palu Rp.1.479.710.000, Kabupaten Sigi Rp. 702.070.000, Donggala Rp. 1.811.070.000, Parigi Moutong Rp. 3.733.800.000, Poso Rp. 1.046.250.000, Kabupaten Morowali Rp. 694.040.000, Morowali Utara Rp. 761.000.000, Banggai Rp. 841.000.000, Banggai Kepulauan Rp. 315.000.000, Banggai Laut Rp. 340.000.000, Toli-toli Rp. 1.009.000.000, Tojo una-una Rp. 704.000.000 dan Kabupaten Buol Rp.662.000.000.
Penyaluran bantuan sosial tersebut dialakukan sekaligus dalam acara rapat koordinasi dan sosialisasi perencanaan program pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2023, bertempat di gedung serbaguna Ahmad Hadie Kelurahan Matano Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali pada Rabu, 1 Maret 2023.
Wakil Gubernur mengatakan dalam sambutannya bahwa penanganan kesejahteraan sosial telah dilakukan pemerintah sejak zaman kemerdekaan.
"Penanganan kesejahteraan sosial juga menjadi prioritas oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah sejalan dengan visi pembangunan daerah gerak cepat menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju". Ungkapnya.
Wakil Gubernur juga mengatakan pemerintah saat ini membuka investasi sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi angka kemiskinan, akan tetapi harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
"Saya himbau industri yang berkembang jangan sampai merusak lingkungan," ujar Ma'mun Amir.
Kepala Dinas Sosial Dra. Hasbiah Zaenong, M.Si mengatakan bahwa pihak dinas mengalokasikan anggaran penguatan sumber daya kesejahteraan sosial pada program pemberdayaan sosial kegiatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dinas sosial sebesar 403.091.600.
Dalam alokasi anggaran belanja bantuan sosial dinas sosial mengalokasikan dana sebesar serat 14.671. 661.236. dari belanja langsung dinas sosial.
Dalam laporannya Wagub, Kepala Dinas Sosial menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan rakor :
1. Memberikan gambaran tentang pembangunan pelaksanaan kesejahteraan sosial tahun 2023 serta program kegiatan tahun 2024.
2. Untuk mendapatkan usulan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.
3. Sebagai ajang persamaan persepsi tentang pendayagunaan sumber daya Kesejahteraan Sosial.
Rapat koordinasi yang dilakukan dengan mengangkat tema "Penguatan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial dalam mewujudkan optimalisasi capaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial".